Warga Luwi Jawa Geram Soroti Mandeknya BUMDes
FAKTANOW.id, Jatinegara – Gelombang protes ratusan warga Desa Luwi Jawa, Kecamatan Jatinegara, mencuatkan persoalan serius terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak menunjukkan kinerja nyata sepanjang tahun 2025. Aksi tersebut menjadi bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat yang merasa hak mereka atas informasi dan manfaat ekonomi desa diabaikan, Senin (13/04/2026).
Dalam unjuk rasa yang berlangsung di wilayah desa, warga secara terbuka mempertanyakan arah kebijakan dan transparansi pengelolaan BUMDes. Mereka menilai lembaga yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi desa justru berjalan tanpa kejelasan program dan hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Sejumlah peserta aksi menyatakan bahwa selama ini tidak ada dampak signifikan dari keberadaan BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Program yang disebut-sebut berjalan pun dinilai tidak pernah disosialisasikan secara terbuka. Kondisi ini memicu kecurigaan sekaligus ketidakpercayaan terhadap pihak pengelola.
Koordinator aksi, Deni Akbar, menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut bukan sekadar bentuk protes spontan, melainkan tuntutan serius atas hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana desa dikelola. Ia menegaskan bahwa warga tidak lagi bisa menerima situasi yang tertutup dan minim pertanggungjawaban.
“Kami menuntut kejelasan secara konkret. Program apa yang sudah dijalankan, ke mana aliran anggaran, dan mengapa tidak terlihat hasilnya. Ini bukan hal kecil, ini menyangkut kepentingan seluruh warga,” tegas Deni dalam orasinya.
Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan yang meluas. Warga menilai bahwa tidak adanya laporan terbuka terkait kinerja BUMDes telah menciptakan ruang spekulasi yang berpotensi memperkeruh situasi sosial di desa. Minimnya komunikasi dari pihak pengelola dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip transparansi.
Hingga aksi berlangsung, belum terdapat penjelasan rinci yang disampaikan kepada publik mengenai penggunaan anggaran maupun capaian program BUMDes selama periode yang dipersoalkan. Ketiadaan informasi ini dinilai sebagai persoalan mendasar yang harus segera dijawab oleh pihak terkait.
Beberapa warga yang ditemui di lokasi aksi mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait program desa. Padahal, partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami tidak pernah diajak berdiskusi atau diberi laporan. Tiba-tiba ada program, tapi hasilnya tidak jelas. Ini yang membuat kami bertanya-tanya,” ujar salah satu warga.
Situasi tersebut menimbulkan tekanan terhadap pemerintah desa untuk segera memberikan klarifikasi. Transparansi dinilai bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.
Di tengah memanasnya tuntutan warga, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Jatinegara hadir untuk mengawal jalannya aksi. Kehadiran mereka bertujuan memastikan situasi tetap terkendali sekaligus membuka jalur komunikasi antara warga dan pemerintah desa.
Perwakilan Forkopimcam menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog lanjutan guna mencari titik temu. Mereka menekankan pentingnya komunikasi terbuka agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Kami akan menjembatani pertemuan antara warga dan pemerintah desa. Semua pihak harus menyampaikan secara terbuka agar masalah ini bisa diselesaikan secara objektif,” ujar salah satu perwakilan di lokasi.
BUMDes pada dasarnya dirancang sebagai instrumen strategis dalam mengelola potensi lokal dan meningkatkan pendapatan desa. Namun, dalam praktiknya di Desa Luwi Jawa, fungsi tersebut dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kepemimpinan dan manajemen lembaga tersebut.
Warga juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BUMDes, termasuk kemungkinan peninjauan kembali struktur kepemimpinan. Mereka berharap langkah tersebut dapat menjadi titik awal perbaikan yang nyata.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Tidak ada insiden yang mengganggu jalannya kegiatan. Setelah menyampaikan tuntutan, massa membubarkan diri dengan harapan adanya respons cepat dari pihak terkait.
Peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa pengelolaan dana dan program desa tidak bisa dilakukan secara tertutup. Keterbukaan, akuntabilitas, serta pelibatan masyarakat merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar dalam tata kelola publik.
Hingga berita ini disusun, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari pemerintah desa dan pengelola BUMDes. Kejelasan informasi menjadi tuntutan utama yang harus segera dipenuhi guna meredam ketegangan.
Jika tidak ditangani secara transparan dan profesional, persoalan ini berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat mengedepankan dialog terbuka dan langkah perbaikan yang terukur demi kepentingan bersama.
Penulis: (Muji/).