Koalisi Muba Bersatu, Jalan Rusak Jadi Sorotan
Unggahan tersebut menyoroti aksi demonstrasi damai yang sebelumnya digelar oleh Koalisi LSM, Ormas, Pers, dan Mahasiswa Musi Banyuasin bersama masyarakat dari sejumlah wilayah terdampak. Aksi berlangsung di kawasan Simpang Tiga Desa Beruge dan Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Dalam informasi yang beredar, para peserta aksi menyuarakan aspirasi mengenai kondisi ruas jalan yang menjadi penghubung penting antara Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Jalur tersebut merupakan salah satu akses utama mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa yang menopang aktivitas ekonomi di wilayah Sumatera Selatan bagian barat.
Berdasarkan keterangan yang dimuat dalam unggahan, tokoh masyarakat sekaligus aktivis yang selama ini dikenal memperjuangkan perbaikan infrastruktur jalan, M. Lekat Gonzales, menyampaikan bahwa masyarakat telah berulang kali menyuarakan persoalan tersebut. Menurutnya, kerusakan jalan yang terjadi bukan lagi persoalan baru, melainkan kondisi yang telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung terhadap aktivitas warga.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mereka meminta adanya langkah konkret untuk mempercepat perbaikan ruas Jalan Nasional Sumatera yang mengalami kerusakan di sejumlah titik. Selain itu, masyarakat juga berharap adanya peningkatan kualitas pembangunan agar jalan yang diperbaiki memiliki daya tahan lebih baik dan mampu menunjang kebutuhan transportasi dalam jangka panjang.
Unggahan yang dikutip FAKTANOW juga memuat pernyataan dukungan dari sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga yang tergabung dalam koalisi. Beberapa nama yang disebutkan antara lain DPD Gempita Muba, DPD LAN, Forum Cakar Sriwijaya, LSM F2R, tokoh pemuda daerah, serta sejumlah kelompok masyarakat lainnya.
Mereka menyatakan dukungan terhadap perjuangan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan nasional. Menurut mereka, persoalan kerusakan jalan telah berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan ekonomi sehari-hari.
Koalisi tersebut juga menilai bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna melihat kondisi yang dihadapi warga. Dengan turun ke lapangan, diharapkan para pemangku kebijakan dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan yang terjadi serta menentukan solusi yang tepat dan berkelanjutan.
Dalam unggahan itu disebutkan bahwa masyarakat menginginkan adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten agar penanganan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antarlembaga dinilai penting mengingat ruas jalan yang dipersoalkan memiliki fungsi strategis sebagai jalur penghubung antarwilayah.
Selain menyampaikan aspirasi, sejumlah peserta aksi juga mengingatkan bahwa kondisi jalan yang rusak berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Pada musim hujan, beberapa titik jalan disebut kerap berubah menjadi genangan lumpur yang menyulitkan kendaraan roda dua maupun roda empat untuk melintas. Sementara saat cuaca panas, debu dari badan jalan turut mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan masyarakat sekitar.
Koalisi masyarakat menyatakan harapan agar aspirasi yang telah disampaikan dapat segera mendapat respons dari pihak terkait. Mereka menilai pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga.
Dalam pernyataannya, kelompok masyarakat yang tergabung dalam koalisi juga menyebut akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut secara damai dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka berharap dialog antara masyarakat dan pemerintah dapat menghasilkan langkah nyata yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Hingga berita ini disusun, FAKTANOW masih berupaya menghimpun keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk instansi pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan dimaksud. Sesuai prinsip keberimbangan dalam Kode Etik Jurnalistik, ruang klarifikasi dan tanggapan tetap terbuka bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Persoalan infrastruktur jalan di Musi Banyuasin dan wilayah sekitarnya menjadi perhatian publik karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Warga berharap adanya solusi yang dapat memperbaiki konektivitas antarwilayah sehingga aktivitas sosial dan ekonomi dapat berjalan lebih lancar serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Editor: (Iskandar).