Lintas 98 Soroti Arah Kesejahteraan Nasional
Dalam pernyataan bertajuk "Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran", para aktivis Reformasi 1998 menilai sejumlah agenda pemerintahan saat ini mulai menunjukkan arah kebijakan yang sejalan dengan sebagian cita-cita reformasi, khususnya dalam aspek pemberantasan korupsi, penataan pengelolaan sumber daya alam, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, menyampaikan bahwa sikap yang diambil kelompoknya didasarkan pada evaluasi terhadap perkembangan kebijakan nasional, bukan pada kepentingan politik praktis maupun polarisasi kekuatan politik.
Menurut Turman, terdapat sejumlah langkah pemerintah yang dinilai relevan dengan semangat reformasi, terutama terkait upaya penguatan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan praktik korupsi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dukungan yang diberikan tidak menghilangkan fungsi kontrol sosial yang selama ini menjadi bagian dari perjuangan gerakan reformasi.
"Kami tetap menjalankan peran pengawasan dan akan terus memberikan kritik serta masukan konstruktif agar setiap kebijakan negara berjalan sesuai kepentingan masyarakat luas," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Kegiatan, Edison Marbun, menilai perjalanan reformasi selama hampir tiga dekade perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, demokratisasi politik yang berkembang sejak 1998 belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan akses ekonomi dan distribusi kesejahteraan.
Ia berpendapat bahwa demokrasi politik tanpa diimbangi demokrasi ekonomi berpotensi menciptakan ketimpangan sosial. Karena itu, konsep sosio-demokrasi dinilai perlu diperkuat agar kebebasan politik berjalan seiring dengan pemerataan kesempatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya nasional yang lebih berkeadilan.
Dalam kesempatan tersebut, Lintas 98 Sumatera Utara bersama 98 Resolution Network menyampaikan delapan poin sikap politik, di antaranya mendukung penguatan pemberantasan korupsi, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, penataan kawasan hutan, peningkatan efisiensi birokrasi, serta penguatan program-program kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya menjaga alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, mendorong penyampaian kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, serta memperkuat persatuan nasional dalam menghadapi tantangan geopolitik global.
Edison menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah bukanlah bentuk persetujuan tanpa evaluasi. Sebaliknya, gerakan reformasi tetap berkewajiban mengawal jalannya pemerintahan agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat tetap terjaga.
Pernyataan politik tersebut ditandatangani oleh 24 tokoh yang tergabung dalam Lintas 98 Sumatera Utara. Melalui deklarasi tersebut, mereka berharap pemerintah dapat mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, serta memastikan ruang demokrasi dan kritik publik tetap terlindungi sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998.
Jurnalis: (rolla).
