Warga Makassar Melawan Jukir Liar yang Meresahkan
FaktaNow.pro, Makassar — Sebuah unggahan di media sosial Threads oleh akun kasitau.makassar memicu perhatian publik setelah menampilkan narasi dan video terkait dugaan aksi juru parkir (jukir) liar yang meresahkan warga. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa insiden terbaru terjadi di kawasan Baruga Antang, Makassar, di mana warga disebut berani melawan praktik jukir yang meminta uang tanpa memberikan layanan parkir yang jelas.
Akun tersebut menuliskan bahwa peristiwa ini terjadi setelah sebelumnya muncul kasus serupa saat pelaksanaan Salat Id di Jalan Laiya, Makassar. Dalam kejadian sebelumnya, jukir diduga menetapkan tarif tinggi kepada masyarakat. Namun, pada kasus terbaru, permasalahan yang muncul disebut berbeda, yakni adanya individu yang tiba-tiba meminta uang parkir tanpa didahului pelayanan apa pun kepada pengguna kendaraan.
“Usai jukir dimassa oleh jamaah sholat ied di Jalan Laiya Makassar, kini warga kembali melawan jukir di Baruga Antang Makassar,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.
Lebih lanjut, unggahan itu menjelaskan bahwa meskipun kedua kejadian memiliki konteks berbeda, keduanya sama-sama menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dalam narasi yang disampaikan, disebutkan bahwa warga mulai menunjukkan keberanian untuk menolak praktik yang dianggap tidak wajar tersebut.
“Walau beda kasus dengan jukir sholat ied yang getok harga tinggi, kini warga berani melawan jukir bersajam yang tiba-tiba minta duit tanpa pelayanan apapun sebelumnya,” lanjut keterangan dalam unggahan itu.
Unggahan tersebut juga disertai video yang memperlihatkan sejumlah warga berkumpul di sebuah jalan. Terlihat beberapa orang terlibat cekcok dengan individu lain yang diduga sebagai jukir. Situasi tampak tegang, dengan sebagian warga berusaha menghadapi orang yang disebut meminta uang secara tiba-tiba. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait kronologi lengkap maupun identitas pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
Akun itu juga menambahkan komentar bernada lokal yang menggambarkan karakter masyarakat setempat dalam menghadapi situasi tersebut. “Nah ini mi iyya mentalna warga Makassar,” tulisnya, yang secara umum dimaknai sebagai bentuk keberanian warga dalam merespons persoalan di lingkungan mereka.
Unggahan tersebut sontak menuai berbagai tanggapan dari warganet. Sejumlah komentar mencerminkan keresahan serupa yang dialami masyarakat di daerah lain. Salah satu pengguna, dengan nama akun wahyufebrianto94, berpendapat bahwa keberadaan jukir perlu ditata secara menyeluruh. Ia menyinggung soal tanggung jawab terhadap keamanan kendaraan yang diparkir.
“Mending enggak usah ada tukang parkir di seluruh Indonesia, kalo hilang kendaraan enggak mau tanggung jawab,” tulisnya dalam kolom komentar.
Sementara itu, pengguna lain dengan akun adriaanan69 membagikan pengalaman pribadi yang menurutnya serupa. Ia mengaku pernah dimintai uang sebesar Rp30 ribu saat hanya hendak menjemput penumpang di area pelabuhan. Menurutnya, permintaan tersebut tidak masuk akal karena tidak ada aktivitas parkir yang dilakukan.
“Depan pelabuhan tuh sekalian, enggak masuk akal banget cuma mau pickup penumpang dimintain 30 ribu. Giliran diajak ngomong pelan-pelan malah nyolot, diajak adu fisik one by one eh balik manggil temennya,” tulisnya.
Ia juga menambahkan bahwa situasi tersebut membuatnya memilih menghindari konflik karena mempertimbangkan faktor keamanan pribadi dan keluarga. Pengalaman itu, menurutnya, mencerminkan praktik yang tidak seharusnya terjadi di ruang publik.
Komentar lain dari akun satu.sembilann19 menyatakan bahwa fenomena perlawanan warga terhadap jukir liar dapat menjadi contoh bagi daerah lain. “Bisa di contoh daerah lain ini mah,” tulisnya singkat.
Fenomena jukir liar sendiri bukanlah isu baru di berbagai kota besar di Indonesia. Praktik ini kerap menjadi sorotan karena dinilai merugikan masyarakat, terutama ketika tidak disertai kejelasan tarif maupun tanggung jawab terhadap keamanan kendaraan. Di sisi lain, keberadaan jukir resmi sebenarnya diatur oleh pemerintah daerah dengan ketentuan tertentu, termasuk penetapan tarif dan pemberian karcis sebagai bukti pembayaran.
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun pemerintah setempat terkait video dan narasi yang beredar tersebut. Namun demikian, peristiwa ini kembali mengangkat pentingnya penertiban praktik parkir di ruang publik agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
Pengamat sosial menilai bahwa diperlukan langkah konkret dari pihak berwenang untuk menata sistem perparkiran secara menyeluruh. Edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar memahami hak dan kewajiban dalam menggunakan fasilitas parkir. Selain itu, pengawasan terhadap oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi harus diperketat.
Peristiwa yang viral di media sosial ini menunjukkan bagaimana peran platform digital dalam menyuarakan keresahan publik. Namun, masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar dan menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa ketertiban di ruang publik merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Penanganan yang tepat diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik serupa di masa mendatang serta menciptakan rasa aman bagi seluruh pengguna fasilitas umum.
Penulis; (iskandar)
