PHK Meledak, Buruh Sumut Bergerak
Berdasarkan data Kemnaker, Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, yakni mencapai 3.339 pekerja. Kondisi tersebut mencerminkan tantangan yang masih dihadapi sektor industri dan manufaktur yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di daerah tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan ketenagakerjaan nasional. Pemerintah juga berupaya memperkuat penyerapan tenaga kerja baru bagi para pekerja yang terdampak PHK. Menurutnya, peningkatan jumlah PHK tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan lapangan kerja.
Di Sumatera Utara, persoalan PHK juga menjadi perhatian kalangan serikat pekerja. Ketua Serikat Buruh Karisma, Awaluddin Pane, menyampaikan bahwa kasus PHK di Kota Medan mengalami peningkatan yang dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk efisiensi perusahaan dan berakhirnya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak diperpanjang.
“Permasalahan yang banyak kami temui antara lain efisiensi perusahaan dan kontrak kerja yang tidak diperpanjang. Selain itu, masih banyak pekerja yang belum memahami mekanisme pengurusan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), bahkan menganggap prosesnya cukup rumit,” ujar Awaluddin Pane kepada media.
Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah. Ia berharap berbagai pihak yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan dapat turun langsung untuk melihat kondisi yang dihadapi para pekerja di Sumatera Utara.
Awaluddin juga meminta Menteri Ketenagakerjaan, unsur staf kepresidenan yang membidangi ketenagakerjaan, serta pihak terkait lainnya untuk menjadwalkan kunjungan dan dialog rutin dengan serikat pekerja di Sumatera Utara. Menurutnya, komunikasi yang berkelanjutan diperlukan agar berbagai persoalan yang dihadapi pekerja dapat disampaikan secara langsung kepada para pengambil kebijakan.
Selain itu, ia menyoroti keterbatasan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial di Sumatera Utara. Menurutnya, sejumlah petugas telah memasuki masa pensiun sehingga diperlukan penambahan sumber daya manusia guna memperkuat pelayanan dan pengawasan ketenagakerjaan.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Peduli Buruh Indonesia menyatakan akan terus mengawal berbagai aspirasi dan keluhan pekerja di Sumatera Utara. Organisasi tersebut berencana menggelar kegiatan penyampaian aspirasi yang dikemas dalam bentuk diskusi jalanan dan aksi damai secara berkala.
Perwakilan AMPIBI yang terdiri dari Johan Merdeka, Rahmat, Izhar Daulay, Awaluddin, dan Pingki menyatakan kegiatan tersebut direncanakan berlangsung setiap bulan di sejumlah lokasi, termasuk lingkungan DPRD Kota Medan, DPRD Sumatera Utara, serta instansi pemerintah terkait.
“Kami akan terus mengawal dan menyampaikan berbagai keluhan pekerja dan buruh melalui kegiatan diskusi jalanan dan penyampaian aspirasi secara damai,” kata perwakilan AMPIBI.
Peningkatan angka PHK secara nasional maupun daerah menjadi perhatian berbagai pihak. Kalangan pekerja berharap adanya langkah konkret untuk memperluas kesempatan kerja, memperkuat perlindungan tenaga kerja, serta meningkatkan efektivitas layanan ketenagakerjaan agar para pekerja yang terdampak dapat memperoleh pendampingan dan solusi yang memadai.
Jurnalis: (Karsizu)
