Berita Investigasi
Jalan Kalirejo - Pringsewu Rp25 Miliar Retak, Talud Ambrol!
PRINGSEWU, FAKTANOW.pro ~ Proyek preservasi Jalan Ruas Kalirejo - Pringsewu (Link 033) yang dibiayai melalui APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 dengan nilai pagu Rp25 miliar menjadi sorotan setelah ditemukan keretakan pada sejumlah bagian jalan rigid beton dan kerusakan talud penahan tanah (TPT) di wilayah Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu.
Pada sudut pandang media di lokasi, Senin 02 November 2026, terlihat sejumlah dibagian badan jalan beton terlihat mengalami keretakan.
Selain itu, terdapat Talud Penahan Tanah (TPT) di beberapa titik yang juga terlihat mukai mengalami kerusakan hinga ambrol.
Kondisi tersebut ditemukan pada pekerjaan infrastruktur yang secara fisik disebut baru selesai dikerjakan.
Namun, penyebab keretakan badan jalan maupun ambrol nya TPT belum diketahui secara pasti dan masih memerlukan pemeriksaan teknis dari instansi berwenang.
Mengingat dalam data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), paket pekerjaan tersebut bernama Preservasi Jalan Ruas Kalirejo - Pringsewu (Link 033) di Kabupaten Pringsewu. Salah satu kegiatan yang berada di bawah satuan kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung dengan sumber pendanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 melalui skema pinjaman daerah.
Dalam data pengadaan tersebut, nilai pagu anggaran tercatat sebesar Rp25.000.000.000, sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp24.999.990.000.
Kerusakan yang terlihat di lapangan tersebut mendapat perhatian warga setempat.
Seperti diungkapkan seorang warga, Aris, kepada awak media menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pekerjaan jalan dan talud yang baru diselesaikan.
"Seharusnya pembangunan jalan dengan anggaran sebesar itu menghasilkan kualitas yang baik dan dapat bertahan lama. Sangat disayangkan, pekerjaan yang relatif baru selesai justru sudah terlihat retak di beberapa bagian. Bahkan, talud penahan tanah juga sudah ada yang ambrol," ungkapnya.
Ia berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik pekerjaan untuk mengetahui penyebab kerusakan tersebut.
Lebih lanjut Aris berharap, pemeriksaan diperlukan agar kerusakan yang ditemukan dapat segera ditangani sesuai ketentuan dan tidak mengganggu fungsi jalan bagi masyarakat.
Senada disampaikan Deni, salah satu warga Pringsewu. Meminta Dinas BMBK Provinsi Lampung melakukan pengecekan langsung terhadap hasil pekerjaan, termasuk memeriksa kesesuaian konstruksi dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak.
"Jangan sampai pekerjaan yang menggunakan anggaran puluhan miliar rupiah hanya terlihat selesai secara fisik, tetapi kualitasnya justru menimbulkan persoalan." kata Deni.
"Kami meminta dinas terkait turun langsung melakukan pemeriksaan. Kalau memang ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, harus ada evaluasi dan perbaikan," Pungkasnya.
Deni juga meminta agar proses serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan administrasi sesuai ketentuan kontrak.
Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PHO merupakan tahapan serah terima pertama setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak.
Bila tersebut, ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, penyedia jasa wajib menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.
Sehubungan dengan kondisi tersebut, sejumlah aspek teknis perlu diperiksa, diantaranya mutu material beton, ketebalan konstruksi, metode pelaksanaan, kondisi tanah dasar, sistem drainase, serta konstruksi talud penahan tanah.
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan faktor yang menyebabkan kerusakan sekaligus menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan standar teknis pekerjaan jalan.
Selain kondisi fisik, mekanisme pengawasan proyek juga menjadi bagian yang perlu dijelaskan oleh Dinas BMBK Provinsi Lampung, termasuk hasil pemeriksaan lapangan, pelaksanaan pengendalian mutu, serta tindak lanjut apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
Media Online fakatanow, membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Dinas BMBK Provinsi Lampung maupun pihak penyedia jasa pelaksana pekerjaan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut.
Liputan: (Tim investigasi)
Penulis: (Iskandar)



Posting Komentar