Kasus Susanto di Polsek Medan Tembung Diadukan ke Kapolri
MEDAN, FAKTANOW.pro ~ Penanganan perkara dugaan penganiayaan yang menjerat Susanto bin Bahruddin di wilayah hukum Polsek Medan Tembung, Sumatera Utara, mendapat perhatian dari Garuda Merah Putih Community (GMPC) Sumatera Utara.
Presidium GMPC Sumatera Utara, Dedi Harvisyahari, mengaku telah melayangkan surat pengaduan kepada Kapolri, Kapolda Sumatera Utara, Kapolrestabes Medan, Kapolsek Medan Tembung, serta Kejaksaan Negeri Deli Serdang Labuhan Deli.
Surat bernomor 328/GMPC-SU/DUGAAN/XI/2026 tersebut berisi permintaan agar penanganan perkara Susanto ditinjau kembali. Dedi juga meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh keterangan saksi dan alat bukti, termasuk kemungkinan adanya keterangan yang tidak sesuai dengan fakta kejadian.
Dalam surat pengaduan itu dijelaskan, perkara bermula pada 10 April 2026. Saat itu terjadi aksi massa terhadap seorang pria bernama Agus Pranoto yang diduga melakukan pencurian di Jalan Pringgan, Dusun XI, Gang Boniran, Kampung Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan.
Susanto bin Bahruddin, yang disebut sebagai Ketua RW setempat, dikabarkan datang ke lokasi untuk mengamankan situasi.
Ia kemudian menghubungi Bhabinkamtibmas Polsek Medan Tembung, Aiptu Supriono, agar membantu mengamankan Agus Pranoto dari amuk massa dan membawanya ke Mapolsek Medan Tembung.
Namun, dalam perkembangan perkara tersebut, Susanto justru ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama atau penganiayaan. Penetapan tersangka itu disebut berdasarkan laporan ibu Agus Pranoto.
Dalam perkara tersebut, Susanto disangkakan melanggar Pasal 262 ayat (4), Pasal 466 ayat (3), atau Pasal 246 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dedi Harvisyahari turut mempersoalkan proses penanganan perkara, khususnya terkait waktu pengamanan, pemeriksaan, dan penetapan tersangka.
Menurut keterangan dalam surat pengaduan, Susanto diamankan pada 9 September 2026 di depan Pengadilan Negeri (PN) Medan ketika menghadiri persidangan praperadilan sebagai saksi dalam perkara Safrizal bin Supriono.
Perkara Safrizal disebut berkaitan dengan peristiwa yang sama, tetapi diproses melalui berkas perkara terpisah. Dalam pengaduan tersebut, nama Borju Girsang dan Sudarmi turut disebut sebagai saksi pelapor.
Dedi menyampaikan, pada hari yang sama Susanto menjalani pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP). Selanjutnya, pada 10 September 2026, Susanto ditetapkan sebagai tersangka.
Ia mempertanyakan prosedur pemanggilan sebelum pemeriksaan serta menyebut Susanto tidak menerima surat panggilan sebagaimana mestinya sebelum menjalani pemeriksaan tersebut.
Selain itu, Dedi juga mempersoalkan pemenuhan hak Susanto selama proses penyidikan. Menurutnya, Susanto belum diberikan kesempatan yang memadai untuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan meringankan.
"Saya selaku Presidium Garuda Merah Putih Community Sumatera Utara telah menjumpai Kapolsek Medan Tembung dan meminta agar tersangka Susanto bin Bahruddin diberikan hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Permintaan tersebut telah disetujui Kapolsek Medan Tembung," kata Dedi.
Ia menyebut, berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang diperolehnya, Susanto tidak melakukan pemukulan, menginjak, maupun menendang Agus Pranoto saat kejadian berlangsung.
Dedi juga mengaku telah mendatangi masyarakat di sekitar lokasi kejadian untuk menelusuri peristiwa yang berlangsung pada 10 April 2026.
Menurutnya, sejumlah warga menyampaikan bahwa Susanto berupaya menghubungi Bhabinkamtibmas ketika terjadi aksi massa terhadap Agus Pranoto.
"Saya melakukan penelusuran dan menanyakan kepada masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara. Umumnya masyarakat menyatakan bahwa pada saat itu Susanto sudah berupaya menghubungi Bhabinkamtibmas. Ini berarti ada niat baik dari Susanto bin Bahruddin untuk berkomunikasi dengan aparat penegak hukum," Katanya.
Atas dasar keterangan tersebut, Dedi meminta penyidik memeriksa kembali saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian, termasuk saksi yang dapat memberikan keterangan meringankan bagi Susanto.
Ia menilai pemeriksaan perkara perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi dan alat bukti, bukan hanya berdasarkan keterangan pihak pelapor.
Dedi juga meminta agar hak-hak hukum Susanto selama proses penyidikan diperhatikan, termasuk hak memperoleh pendampingan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui surat pengaduan tersebut, Dedi meminta Kapolri, Kapolda Sumatera Utara, Kapolrestabes Medan, Kapolsek Medan Tembung, serta pihak kejaksaan menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai kewenangan masing-masing.
"Saya meminta kepada Kapolri, Kapolda Sumut, Kapolrestabes Medan, Kapolsek Medan Tembung, serta JPU Kejari Deli Serdang di Medan Deli agar menindaklanjuti perkara ini dengan penuh tanggung jawab. Penegakan hukum jangan hanya sebatas copy paste Berita Acara Pemeriksaan tanpa mencari kebenaran materiil dari kasus ini," tegas Dedi.
Ia juga menyatakan pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa apabila pengaduan tersebut tidak memperoleh tindak lanjut sebagaimana yang diharapkan.
Menurut Dedi, langkah tersebut dimaksudkan untuk mendorong keterbukaan dan penanganan perkara yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai kronologi, prosedur pemeriksaan, dasar penetapan tersangka, serta tanggapan resmi penyidik Polsek Medan Tembung atas keberatan yang disampaikan GMPC Sumatera Utara masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
FaktaNow.pro membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polsek Medan Tembung maupun pihak-pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang. (Lamporan: (rilis tim).
Editor: (Iskandar).

Posting Komentar