Legalitas Lingkungan PT PKN Dipertanyakan, DLH Diminta Verifikasi
SERDANG BEBEDAGAI FAKTANOW.pro ~ Dugaan belum terpenuhinya sejumlah persyaratan perizinan dan kewajiban pengelolaan lingkungan oleh PT Pabrik Karet Nusantara (PKN), yang berlokasi di Jalan Lintas Tebing Tinggi–Kisaran, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menjadi perhatian awak media.
Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan karet tersebut diduga belum memiliki Surat Kelayakan Operasional (SLO) untuk fasilitas pengelolaan lingkungan yang diwajibkan.
Selain itu, muncul informasi mengenai dugaan belum rutinnya penyampaian laporan pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap enam bulan.
Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dari instansi berwenang dan klarifikasi pihak perusahaan.
Untuk memperoleh keterangan langsung, sejumlah awak media mendatangi lokasi PT PKN pada Selasa (10/11/2026), sekitar pukul 10.45 WIB.
Setibanya di lokasi, awak media hanya diterima di pos penjagaan. Petugas keamanan tidak memberikan izin kepada awak media untuk memasuki area perusahaan.
Saat ditanya mengenai aktivitas di dalam perusahaan, seorang petugas keamanan memberikan jawaban singkat.
"Pengolahan noten, Pak," ujarnya.
Awak media kemudian meminta kesempatan bertemu dengan pimpinan perusahaan berinisial HS untuk mengonfirmasi informasi mengenai kelengkapan perizinan dan dokumen lingkungan.
Namun, petugas keamanan menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat. Hingga penelusuran selesai, awak media belum memperoleh keterangan langsung dari manajemen PT PKN.
Dalam ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, setiap pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan lingkungan sesuai jenis kegiatan, tingkat risiko, serta dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki.
Aspek yang perlu diverifikasi meliputi persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, pemenuhan baku mutu lingkungan, serta Surat Kelayakan Operasional (SLO) terhadap fasilitas pengendalian pencemaran yang diwajibkan.
Selain itu, kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan perlu diperiksa berdasarkan dokumen persetujuan lingkungan dan ketentuan yang berlaku.
Ketentuan mengenai persetujuan teknis dan SLO antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serdang Bedagai perlu memberikan penjelasan mengenai status pengawasan dan pemenuhan kewajiban lingkungan PT PKN.
Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan kesesuaian dokumen lingkungan perusahaan dengan aktivitas operasional yang berlangsung di lokasi.
Selain DLH, DPMPTSP Kabupaten Serdang Bedagai juga dapat memberikan keterangan mengenai status perizinan berusaha perusahaan sesuai kewenangannya.
Sementara itu, aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang memenuhi unsur penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT PKN belum memberikan penjelasan mengenai dugaan belum dimilikinya SLO maupun informasi terkait kewajiban pelaporan lingkungan.
Keterangan mengenai inisial HS yang disebut sebagai pemilik perusahaan juga masih memerlukan konfirmasi langsung dari pihak perusahaan.
Awak media tetap membuka ruang bagi manajemen PT PKN untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab atas informasi yang diberitakan.
Penelusuran selanjutnya akan diarahkan kepada DLH Kabupaten Serdang Bedagai, DPMPTSP, serta instansi terkait guna memperoleh keterangan resmi mengenai status kepatuhan lingkungan perusahaan.
Penulis: (tim-rilis).

Posting Komentar