Konflik Antar Suku di Wamena Berakhir, Pemerintah Fokus Pulihkan Masyarakat
FAKTANOW.pro, Wamena – Pemerintah bersama tokoh adat, tokoh agama, unsur gereja, TNI-Polri, dan berbagai elemen masyarakat menyatakan konflik antar kelompok masyarakat yang sempat terjadi di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, telah berakhir. Situasi keamanan di wilayah tersebut kini mulai berangsur kondusif setelah dilakukan serangkaian mediasi dan koordinasi lintas pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, , di Ruang Rapat Bupati Jayawijaya, Wamena, Sabtu (16/5/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan fokus penanganan saat ini diarahkan pada pemulihan masyarakat terdampak serta penguatan stabilitas pemerintahan daerah pasca konflik.
“Konflik-konflik sudah tidak ada lagi. Sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pemulihan masyarakat yang terdampak,” ujar Ribka Haluk.
Rapat koordinasi turut dihadiri Gubernur Papua Pegunungan , para bupati se-Papua Pegunungan, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga pimpinan gereja.
Sebelumnya, konflik yang terjadi pada Jumat (15/5/2026) dilaporkan melibatkan kelompok masyarakat dari Suku Dani dan Suku Kurima. Pemerintah daerah bersama tokoh adat dan tokoh keagamaan bergerak cepat melakukan mediasi guna mencegah konflik meluas dan meminimalisasi dampak sosial di tengah masyarakat.
Hasil rapat bersama pemerintah, tokoh adat, gereja, LMA, MRP, serta perwakilan masyarakat menyepakati penghentian seluruh bentuk pertikaian mulai Sabtu (16/5/2026). Massa dari masing-masing kelompok juga akan dipulangkan secara bertahap ke daerah asal guna memulihkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Para tokoh agama dan masyarakat mengajak seluruh warga Papua Pegunungan untuk kembali memperkuat semangat persaudaraan, cinta kasih, dan perdamaian demi menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga disebut tengah menyiapkan regulasi daerah berupa perdasus dan perdasi sebagai langkah penguatan mekanisme pencegahan konflik di masa mendatang. Selain itu, aparat penegak hukum diminta mengedepankan proses hukum terhadap pelaku kekerasan maupun pihak-pihak yang diduga melakukan provokasi.
Dalam upaya penanganan dampak konflik, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dilaporkan memberikan bantuan dana sebesar Rp1 miliar untuk membantu pengungsi dan masyarakat terdampak.
Sementara itu, Ketua Yayasan Misi Tabur Tuai dan Tim Doa 8 Mendominasi Papua Pegunungan, , mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi di media sosial.
Ia menegaskan penyebaran isu provokatif dan berita bohong hanya akan memperkeruh suasana serta menghambat proses perdamaian yang sedang dibangun bersama.
Di sisi lain, pemerintah bersama aparat keamanan masih melakukan pendataan korban dan pemulihan situasi di sejumlah titik terdampak konflik. Warga juga diimbau tetap tenang, menjalankan ibadah dengan damai, serta kembali beraktivitas secara normal secara bertahap.
Selain penanganan konflik sosial, perhatian pemerintah dan masyarakat juga tertuju pada musibah putusnya Jembatan Uwe yang dilaporkan menyebabkan 33 korban jiwa. Hingga kini, sebanyak 22 korban telah ditemukan, sementara 11 lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan SAR dan TNI.
Tokoh gereja dari Badan Pekerja Klasis Lembah Balim Wamena turut mengajak seluruh masyarakat Papua Pegunungan menjaga persatuan serta mengedepankan dialog damai sebagai jalan utama dalam menyelesaikan persoalan sosial di daerah tersebut. (Rilis).
