Somad Dorong Politik Kembali Berbasis Nilai
JAKARTA, FaktaNow.pro - Persoalan pragmatisme dalam politik dinilai perlu dihadapi bukan sekadar melalui kritik atau nasihat, melainkan dengan membangun kembali nilai, integritas, kesadaran, dan orientasi pengabdian kepada masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Rahmat Hidayat, yang akrab disapa Somad, Sekretaris Jenderal POROS 98 sekaligus kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Menurut dia, pragmatisme menjadi persoalan ketika keuntungan, jabatan, dan kepentingan pribadi ditempatkan lebih tinggi daripada nilai, integritas, serta kemaslahatan masyarakat.
"Pragmatisme tidak cukup dilawan dengan nasihat. Ia harus diubah melalui transformasi nilai," ujar Somad, di rilis yang dikirimkan ke redaksi media ini.
Ia berpandangan bahwa perubahan sosial harus dimulai dari perubahan manusia, terutama dalam cara pandang, kesadaran, akhlak, dan perilaku. Menurutnya, perubahan tersebut pada akhirnya dapat membentuk tatanan sosial dan budaya yang lebih baik.
Somad merumuskan proses tersebut dalam sebuah rangkaian, yakni nilai, kesadaran, perilaku, sistem, dan budaya.
Karena itu, kata dia, upaya memperbaiki perilaku politik tidak cukup dengan menyalahkan individu. Sistem yang membuat perilaku pragmatis dianggap wajar dan bahkan mendapatkan penghargaan juga perlu dibenahi.
Dalam konteks politik, Somad mendorong adanya perubahan cara pandang terhadap jabatan dan kekuasaan. Menurutnya, jabatan semestinya dipahami sebagai amanah, sedangkan kekuasaan harus diarahkan sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat.
"Pertanyaannya bukan lagi apa yang saya dapat, tetapi apa yang dapat saya berikan," katanya.
Somad menilai gagasan tersebut relevan bagi PPP dalam menghadapi dinamika politik menuju Pemilu 2029. Menurut dia, PPP tidak cukup hanya mengandalkan sejarah dan identitas partai, tetapi perlu menerjemahkannya melalui kerja nyata yang dapat memberikan manfaat sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Ia mengatakan, struktur partai juga perlu diperkuat agar benar-benar hadir di tengah masyarakat. Kader, menurutnya, perlu dinilai tidak hanya berdasarkan posisi, tetapi juga integritas, kompetensi, dan kontribusinya.
"Struktur partai harus hidup. Kader harus diukur dari integritas, kompetensi dan kontribusi. Ranting, PAC, DPC hingga DPW harus hadir di tengah masyarakat dan menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi," tutur Somad.
Menurut dia, perjuangan politik tidak semestinya hanya berorientasi pada perolehan suara dan kursi di parlemen. Kepercayaan masyarakat, kata Somad, harus dibangun terlebih dahulu melalui proses yang konsisten.
Ia menggambarkan proses tersebut melalui rumus nilai, kader, kerja, manfaat, kepercayaan, suara, hingga kursi.
Dengan demikian, menurut Somad, pertanyaan penting bagi PPP bukan semata bagaimana memperoleh suara, melainkan alasan masyarakat harus kembali memberikan kepercayaan kepada partai tersebut.
"Jawabannya bukan pada slogan, baliho atau janji. Jawabannya ada pada kerja yang konsisten dan manfaat yang nyata," ujarnya.
Somad menilai pragmatisme tidak akan hilang hanya dengan mencelanya. Menurut dia, kecenderungan tersebut dapat dikurangi apabila integritas, pengabdian, dan kemaslahatan kembali menjadi nilai yang dihargai dalam kehidupan politik.
Pada akhirnya, ia menekankan pentingnya mengembalikan orientasi politik dari kepentingan transaksional menuju kontribusi dan kemaslahatan masyarakat.
"Bukan apa yang saya dapat dari rakyat, tetapi apa yang dapat saya berikan kepada rakyat," kata Somad.
Ia berharap perspektif tersebut dapat menjadi bagian dari evaluasi dan pembenahan kehidupan politik, termasuk dalam memperkuat peran partai politik sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat.
Laporan: (Bilung)
Editor: (iskandar)
