THM Krypton Luput Sidak, DPRD Disorot
FaktaNow.pro, Medan – Aktivitas pengawasan yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Medan bersama Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Medan kembali menjadi perhatian publik. Pasalnya, di tengah intensitas inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan ke berbagai lokasi usaha hiburan, THM Krypton disebut-sebut belum pernah menjadi sasaran pemeriksaan langsung oleh tim legislatif, Selasa (16/06/2026).
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan dari sejumlah pihak terkait konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam memastikan kepatuhan para pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan daerah. Sejumlah kalangan menilai seluruh tempat usaha yang berpotensi menjadi sumber PAD seharusnya memperoleh perlakuan yang sama dalam proses pengawasan.
Sidak yang dilakukan Komisi III DPRD Medan dan Pansus PAD selama ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait mekanisme pemungutan, penyetoran, serta tingkat kepatuhan administrasi para pelaku usaha terhadap berbagai jenis pajak daerah. Objek pengawasan mencakup pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, hingga kewajiban perpajakan lainnya yang menjadi sumber penerimaan pemerintah daerah.
Ketua Pansus Peningkatan PAD DPRD Kota Medan, El Barino Shah, SH, MH, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa kegiatan pengawasan tersebut merupakan bagian dari fungsi DPRD untuk memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat terealisasi secara maksimal.
Menurutnya, optimalisasi PAD sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD guna memastikan seluruh potensi penerimaan daerah dapat terealisasi secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Medan," ujar El Barino Shah.
Meski demikian, munculnya informasi bahwa THM Krypton belum pernah masuk dalam daftar lokasi sidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Bahkan beredar dugaan bahwa tempat usaha tersebut mendapat perlakuan berbeda dibandingkan pelaku usaha hiburan lainnya.
Sejumlah pihak meminta DPRD Kota Medan memberikan penjelasan terbuka terkait dasar penentuan lokasi sidak agar tidak menimbulkan persepsi adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan pengawasan. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha diperlakukan setara di hadapan aturan.
Pengamat kebijakan publik menilai pengawasan terhadap objek pajak harus dilakukan secara objektif, terukur, dan berdasarkan data. Dengan demikian, setiap potensi penerimaan daerah dapat dipetakan secara akurat tanpa memunculkan kesan adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pengelola THM Krypton terkait informasi yang berkembang mengenai belum adanya sidak yang dilakukan DPRD Kota Medan ke lokasi usaha tersebut. Redaksi juga belum memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut dalam berbagai dugaan yang beredar.
Sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik, media ini membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait guna memberikan penjelasan atau klarifikasi atas informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, publik dapat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis: 《Karsizu》